Pemerintah akan menindak tegas pemburu Gajah Sumatra

Pemerintah pusat dan daerah serta penegak hukum terkait dide...

Kunci Atasi Masalah Lingkungan, Perlukan Kesadaran Masyarakat

Sampai saat ini, permasalahan lingkungan hidup memiliki kesa...

SMAN 1 Bangkinang Raih Adiwiyata

Upaya pelestarian lingkungan melalui kegiatan penghijauan ya...

Kolam Limbah CPO Ditemukan di Daerah Terlarang Hutan SM Balai Raja

Para aktivis lingkungan hidup dari LSM Riau Madani Pekanbaru...

2012, 10 Gajah Mati Diracun

Dalam kurun waktu 6 bulan saja, sedikitnya 10 ekor gajah (El...

  • Pemerintah akan menindak tegas pemburu Gajah Sumatra

    Sunday, 24 June 2012 18:56
  • Kunci Atasi Masalah Lingkungan, Perlukan Kesadaran Masyarakat

    Sunday, 24 June 2012 19:03
  • SMAN 1 Bangkinang Raih Adiwiyata

    Sunday, 24 June 2012 19:06
  • Kolam Limbah CPO Ditemukan di Daerah Terlarang Hutan SM Balai Raja

    Thursday, 28 June 2012 15:05
  • 2012, 10 Gajah Mati Diracun

    Thursday, 02 August 2012 04:33
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

Selamat Datang di Official Website BLH Provinsi Riau

Permintaan CPO Tinggi Berpotensi Terjadinya Deforestasi

PEKANBARU, GORIAU.COM - Tingginya permintaan dari Uni Eropa terhadap Crude Palm Oil (CPO) berpotensi terjadinya deforestasi di Indonesia atau beberapa negara produsen di dunia. Untuk mencukupi tingginya permintaan negara-negara Eropa terhadap CPO, negara penghasil CPO perlu melakukan perluasan lahan.

Demikian dikatakan Direktur Sawit Wach Jefri Gideon Saragih di Seminar Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit Riau di Alpha Hotel, Selasa (22/10/2014). "Permintaan negara Eropa terhadap CPO Indonesia cukup besar. Mereka membutuhkan CPO untuk kebutuhan biofuel. Saat ini, 14 juta ton permintaan CPO Indonesia oleh negara-negara Eropa" kata Jefri.

Menurut Jefri, 6 tahun ke depan, Uni Eropa membutuhkan 50 juta ton minyak sawit. Sementara, hasil minyak sawit di seluruh dunia saat ini sebesar 30 juta ton. Maka masih kekurangan 20 juta ton lagi. Sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan penambahan luas lahan sawit.

BLH Meranti Diterpa Isu Pungli, Irmansyah: Silahkan Lapor ke Saya

SELATPANJANG, GORIAU.COM - Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti, Irmansyah, meminta masyarakat melapor langsung kepada dirinya jika menemukan pungutan liar (pungli) di instansi yang ia pimpin. Ini dilakukan agar instansi pemerintah itu tidak tercoreng.

Demikian disampaikan Irmansyah kepada wartawan beberapa waktu lalu ketika ditemui di Selatpanjang. Kata Irmansyah, jika memang ada ditemukan pungli di instansi yang ia pimpin hendaklah langsung melaporkan kepadanya. Sehingga dapat diambil tindakan agar instansi pemerintah tersebut tidak tercoreng.

Sebelumnya, instansi yang terletak di Jalan Banglas Selatpanjang itu diterpa isu pungli Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Camat 3T Adopsi Kegiatan Desa Pakem Yogyakarta

 

SELATPANJANG, GORIAU.COM - Camat Tebing Tinggi Timur (3T) Helfandi SE MSi, akan mengadopsi aktivitas Desa Pakem di Yogyakarta sesuai dengan kearifan lokal setempat. Menurutnya, 3T sangat mumpuni untuk itu.

Ia tertarik dengan aktivitas masyarakat Desa Pakem ketika seluruh Camat di Kabupaten Kepulauan Meranti mengunjungi Desa Pakem Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta beberapa waktu lalau.

Kunjungan para Camat se Kepulauan Meranti ini ke Desa Pakem Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta belum lama ini dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur untuk bidang pertanian, Peternakan dan ketahanan pangan.

Kunjungan yang berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2014 itu dipimpin langsung oleh Kadis Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, didampingi sekretarisnya H Sihana SP.

Bengkalis Satu-satunya di Riau Patuh Cegah Karhutla

 

RENGAT, GORIAU.COM - Dari enam kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja tim gabungan nasional audit kepatuhan, Bengkalis menjadi satu-satunya wilayah yang dinilai patuh dalam aksi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara tim audit kaputuhan bersama Pemerintah Provinsi Riau di kantor Gubernur yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (17/10).

Tim gabungan yang telah mentuntaskan hasil audit bersama terkait upaya pencegahan Karhutla ini terdiri dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Badan Pengelola REDD+.

Mengelola Mangrove Meningkatkan Kesejahteraan Hutan Mangrove Milik Siapa,?

 

Goriau.com. Ibarat buah simalakama, dimakan mati bapak tidak dimakan mati mak. Kira-kira begitulah pribahasa yang pas bagi pemerintah dalam mengelola hutan mangrove di wilayah pesisir.

Pertumbuhan populasi penduduk setiap tahunnya menjadikan kebutuhan terhadap hutan terus meningkat, tak tertinggal hutan mangrove. Mulai dari keperluan kayu bakar, material bangunan dan pertukangan, hingga industri arang.

Dampak kelestarian ekosistem akibat penebangan yang dilakukan masyarakat menjadi alasan pemerintah melarang eksploitasi kayu hutan. Namun di sisi lain aturan tersebut malah menutup periuk nasi para penebang yang telah puluhan tahun melakoni pekerjaan ini.

Ajid (45), misalnya, ia sudah belasan tahun menggantungkan hidup keluarga dari ayunan kapaknya di tengah-tengah hutan mangrove. Setiap hari ia mendayung sampan berkilo-kilo meter ke dalam anak-anak sungai untuk mencari kayu jenis bakau maupun nyirih untuk ditukarkan menjadi rupiah di panglong arang sekitar Sungai Suir Kiri Kecamatan Tebingtinggi.

Page 1 of 19

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
 
 
 
 

Departemen Dalam Negeri

logo-depdagri

 

Provinsi Riau

 

pekanbaru-riau

 

Kementrian Lingkungan Hidup

logo klh official rgb trans